Agustus 2025

Jakarta – Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga dalam E-Katalog V6 saat berdiskusi dengan Stranas KPK, Jumat (15/8). Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, menegaskan struktur harga yang dikurasi dua tahap perlu dikaji ulang. “Kebijakan ini sangat menentukan arah distribusi alat kesehatan,” ujarnya. Stranas KPK menilai […]

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), dr. Randy H. Teguh, M.M., mengungkapkan kekhawatirannya tentang stagnasi yang terjadi dalam perkembangan ekosistem alkes, sehubungan dengan banyaknya masalah yang terjadi di setiap titik ekosistem serta tekanan faktor eksternal. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Randy dalam acara Rapat Pimpinan Nasional bertajuk “Penguatan Ekosistem Alkes Nasional

Jakarta –  Saat Rapimnas Hipelki 2025 yang berlangsung di bilangan Hotel, Jakarta Selatan Selasa (29/7/25). ASPAKI yang turut menghadiri   ikut mendesak pemerintah untuk tetap komitmen menerapkan regulasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa . ” Bila kita mengingat kembali pada tanggal 30 April 2025 lalu  Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 46

Jakarta –  Saat Rapimnas Hipelki 2025 yang berlangsung di bilangan Hotel, Jakarta Selatan Selasa (29/7/25). ASPAKI yang turut menghadiri   ikut mendesak pemerintah untuk tetap komitmen menerapkan regulasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa . ” Bila kita mengingat kembali pada tanggal 30 April 2025 lalu  Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 46

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), dr. Randy H. Teguh, M.M., mengungkapkan kekhawatirannya tentang stagnasi yang terjadi dalam perkembangan ekosistem alkes, sehubungan dengan banyaknya masalah yang terjadi di setiap titik ekosistem serta tekanan faktor eksternal. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Randy dalam acara Rapat Pimpinan Nasional bertajuk “Penguatan Ekosistem Alkes Nasional

KabarDKI.com – Pada tanggal 30 April 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 66 Perpres ini kembali menekankan pengutamaan produk dalam negeri ber-TKDN sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk industri dalam negeri.  Momentum Program P3DN