hipelki

UNS – Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memperkuat perannya dalam mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Inovasi Alat Kesehatan Nasional: Analisis Komprehensif Kendala, Tantangan, dan Peluang”. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara FT UNS, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), dan Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI). Acara ini […]

Malang – Acara Business Matching (BM) antara industri hulu dengan penyedia alat kesehatan dalam negeri sukses terselenggara di Ruang Lontar 2, Hotel Santika Premiere Malang, 11 September 2025. Kegiatan ini menjadi ajang mempertemukan 14 industri hulu dengan 21 penyedia alat kesehatan, menghasilkan total 148 pertemuan bisnis dalam satu hari. Acara yang berlangsung pukul 08.00–11.46 WIB

Jakarta – Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga dalam E-Katalog V6 saat berdiskusi dengan Stranas KPK, Jumat (15/8). Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, menegaskan struktur harga yang dikurasi dua tahap perlu dikaji ulang. “Kebijakan ini sangat menentukan arah distribusi alat kesehatan,” ujarnya. Stranas KPK menilai

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), dr. Randy H. Teguh, M.M., mengungkapkan kekhawatirannya tentang stagnasi yang terjadi dalam perkembangan ekosistem alkes, sehubungan dengan banyaknya masalah yang terjadi di setiap titik ekosistem serta tekanan faktor eksternal. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Randy dalam acara Rapat Pimpinan Nasional bertajuk “Penguatan Ekosistem Alkes Nasional

Jakarta –  Saat Rapimnas Hipelki 2025 yang berlangsung di bilangan Hotel, Jakarta Selatan Selasa (29/7/25). ASPAKI yang turut menghadiri   ikut mendesak pemerintah untuk tetap komitmen menerapkan regulasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa . ” Bila kita mengingat kembali pada tanggal 30 April 2025 lalu  Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 46

Jakarta –  Saat Rapimnas Hipelki 2025 yang berlangsung di bilangan Hotel, Jakarta Selatan Selasa (29/7/25). ASPAKI yang turut menghadiri   ikut mendesak pemerintah untuk tetap komitmen menerapkan regulasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa . ” Bila kita mengingat kembali pada tanggal 30 April 2025 lalu  Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 46