Jakarta – Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga dalam E-Katalog V6 saat berdiskusi dengan Stranas KPK, Jumat (15/8).

Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, menegaskan struktur harga yang dikurasi dua tahap perlu dikaji ulang. “Kebijakan ini sangat menentukan arah distribusi alat kesehatan,” ujarnya.

Stranas KPK menilai transparansi harga penting untuk mencegah praktik korupsi. “Kami menemukan harga di E-Katalog lebih tinggi dari pasar. Data harga harus terbuka untuk kontrol,” kata Sari Angraeni dari Stranas KPK.
Namun, HIPELKI menyoroti risiko yang muncul. Wakil Sekjen, Lenny Santida, menyebut dokumen yang diminta termasuk rahasia dagang. Sedangkan anggota lain memperingatkan pembatasan margin bisa memicu PHK.

Diskusi juga mengungkap persoalan penunggakan pembayaran rumah sakit sejak 2023 yang mengancam keberlangsungan distributor. “Pengadaan jangan hanya berfokus pada harga. Efisiensi juga harus ada di manajemen rumah sakit,” tegas Ati Saraswati, Dewan Etik HIPELKI.

HIPELKI berharap Stranas KPK dapat mendorong kebijakan harga yang lebih transparan sekaligus melindungi industri alat kesehatan nasional.