Solo (ANTARA) – Empat asosiasi alat kesehatan nasional, yakni GAKESLAB Indonesia, ASPAKI, AIGMI, dan HIPELKI menyoroti tata kelola pengadaan alkes yang saat ini dianggap berisiko menurunkan mutu layanan ke pasien dan mengancam kemandirian industri dalam negeri.
Pada diskusi publik Dampak Kebijakan Perpajakan Terhadap Tata Kelola Alkes dan Mencegah Bahaya Laten Terhadap Keselamatan Pasien dalam kegiatan Health Ecosystem Week di Gedung Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, Ketua Umum HIPELKI dr. Randy H. Teguh, MM. mengatakan sebetulnya industri alkes paham kewajiban pajak.
“Tapi tata kelola alkes sekarang membuat kami sulit untung, lalu laporan keuangan dipertanyakan saat restitusi. Restitusi yang jadi bagian arus kas malah dipotong signifikan karena kami dianggap menggelembungkan biaya,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan secara konsisten dan insentif pajak untuk bahan baku, komponen, dan mesin industri alkes nasional.
“Kami butuh sistem yang adil agar kemandirian alkes yang dibangun sejak pandemi tidak hancur,” kata Ketua Umum ASPAKI Imam Subagyo, SE., MM.
Ketua Umum GAKESLAB Indonesia Raden Kartono Dwidjosewojo mengatakan sebagai asosiasi yang berkomitmen penuh pada pembinaan, pelatihan, dan perluasan jaringan bagi produsen serta distributor, GAKESLAB menegaskan jalur distribusi bukan sekadar lapisan biaya (cost layer).
