Jakarta, 18 Juni 2026 – Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk mengevaluasi program kerja organisasi, memperkuat tata kelola, serta merumuskan langkah-langkah penguatan ekosistem alat kesehatan nasional di tengah berbagai tantangan industri yang semakin kompleks.
Rapimnas yang diikuti jajaran pengurus, kelompok kerja (POKJA), Dewan Pakar, Dewan Etik, serta unsur Koperasi Multipihak (KMP) Ekosistem Alkes Indonesia tersebut menjadi wadah koordinasi dan pengambilan keputusan organisasi yang tidak dapat menunggu pelaksanaan kongres. Dalam forum ini, peserta juga mengevaluasi pelaksanaan program kerja hasil Rakernas 2025 dan membahas berbagai isu strategis sektor alat kesehatan nasional.
Ketua Umum HIPELKI, Randy H. Teguh, dalam arahannya menyampaikan bahwa organisasi terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jumlah anggota HIPELKI meningkat dari sekitar 35 anggota saat awal berdiri menjadi lebih dari 223 anggota pada 2026, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari kalangan peneliti, distributor, dan produsen alat kesehatan. Di saat yang sama, organisasi juga memperluas struktur dan kapasitasnya melalui pembentukan berbagai bidang serta kelompok kerja baru.
Namun demikian, menurut Randy, industri alat kesehatan nasional saat ini menghadapi tekanan yang tidak ringan, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan daya beli, hingga berbagai tantangan dalam sistem pengadaan pemerintah dan implementasi e-Katalog. Karena itu, HIPELKI menempatkan penguatan kolaborasi dan pembangunan ekosistem sebagai agenda utama organisasi.
“Kita sudah melewati fase membangun konsep dan struktur. Tahun ketiga ini saatnya menghidupkan ekosistem yang telah dibangun. Sekarang mulai terlihat keterhubungan antara industri, akademisi, peneliti, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Hendra.
Salah satu agenda penting yang mendapat perhatian dalam Rapimnas adalah penguatan ekosistem kesehatan melalui program Health Ecosystem Week, yang dinilai berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang kolaborasi. Ketua Dewan Pakar HIPELKI, Dr. Maura Linda Sitanggang, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program kerja yang telah dijalankan organisasi, khususnya yang memberikan dampak bagi pengembangan ekosistem kesehatan nasional.
“Salah satu yang memang saya appreciate adalah Health Ecosystem Week. Saya pikir itu sesuatu yang betul-betul on the ground,” kata Maura. Ia menilai program tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk memperkuat industri kesehatan nasional.
Menurut Maura, pengembangan ekosistem alat kesehatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan model kolaborasi yang melibatkan unsur industri, akademisi, dan pemerintah atau yang dikenal dengan pendekatan triple helix.
“Kita harus membahas tindak lanjut tentang Triple Helix harus seperti apa. Kalau Triple Helix itu betul-betul harus ada yang mengorkestrakan sehingga ini bisa terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian alat kesehatan melalui penguatan riset dan inovasi yang mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antarasosiasi dan lintas pemangku kepentingan perlu terus diperkuat sebagai modal penting menghadapi tantangan pasar domestik maupun global.
Pandangan tersebut sejalan dengan Ketua Dewan Etik HIPELKI, Ati Saraswati, yang menilai organisasi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, kemampuan HIPELKI menghadirkan berbagai gagasan dan masukan strategis bagi sektor kesehatan nasional menjadi modal penting untuk terus memperkuat peran organisasi dalam ekosistem alat kesehatan Indonesia.
“Luar biasa HIPELKI ini. Organisasi baru, tetapi sudah cukup banyak menjadi narasumber yang bermakna bagi kesehatan di Indonesia,” ujar Ati.
Dalam Rapimnas tersebut, peserta juga menyepakati pengesahan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Suap/Gratifikasi sebagai Peraturan Organisasi HIPELKI. Regulasi ini mengatur berbagai aspek integritas organisasi, termasuk larangan praktik suap dan gratifikasi, pengaturan sponsorship, hubungan dengan tenaga kesehatan, serta penguatan prinsip transparansi dan kepatuhan hukum.
Selain itu, seluruh bidang dan kelompok kerja melaporkan perkembangan program masing-masing, mulai dari penguatan tata kelola organisasi, pengembangan riset dan inovasi alat kesehatan, advokasi pengadaan, pendampingan TKDN, inkubasi startup alat kesehatan, hingga pengembangan jejaring internasional.
Menutup Rapimnas, Hendra menegaskan bahwa pengembangan ekosistem alat kesehatan nasional akan tetap menjadi fokus utama HIPELKI dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, berbagai inisiatif yang telah berjalan harus terus dikawal agar memberikan manfaat nyata bagi anggota, industri alat kesehatan, dan sistem kesehatan Indonesia secara keseluruhan.
“Triple Helix ini jangan berhenti menjadi materi seminar. Kita harus memikirkan bagaimana implementasinya,” tegas Hendra. “Mari sama-sama kita kawal pembentukan ekosistem industri kesehatan ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi anggota, industri alat kesehatan, dan kesehatan Indonesia.”
Rapimnas HIPELKI 2026 pun menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi multipihak, mendorong inovasi dan riset alat kesehatan, memperkuat advokasi kebijakan, serta membangun ekosistem industri kesehatan yang lebih tangguh dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
